CITA : Laporan Transaksi Kartu Kredit Untuk Pajak Bernilai Lebih Dari Rp 100 Juta

CITA : Laporan Transaksi Kartu Kredit Untuk Pajak Bernilai Lebih Dari Rp 100 Juta

Tax Consultant Jakarta – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) melalui Direktur Eksektufnya yakni Yustinus Prastowo memberi usulan supaya pelaporan transaksi yang terjadi di kartu kredit diberlakukan terutama untuk semua kartu kredit yang limitnya lebih dari Rp. 100 juta.

Usulan yang diberikan oleh CITA memang berbeda dengan rencana Kemenkeu yakni pelaporan untuk tagihan pajak yang minimal mencapai Rp. 1 Miliar/tahun.

“Tepatnya jika ambang batas bukanlah berdasarkan pada jumlah besaran tagihan per tahun yang diperoleh fluktuatif namun didasarkan limit tertentu di kartu kredit. Kami memberikan usulan untuk seluruh kartu kredit yang limitnya mencapai Rp. 100 juta ke atas memiliki kewajiban untuk melaporkan ke Ditjen Pajak” ungkap Prastowo.

Menurutnya, limit sebesar Rp. 100 juta sangat cukup moderat untuk dapat menyasar kelompor yang memiliki penghasilan menengah ke atas dan jika batasannya terlampau tinggi maka sangat dikhawatirkan tidak maksimal dalam membantu proses intensifikasi serta ekstensifikasi pajak.

Selain itu beliau pun menilai jika data yang terdapat pada kartu kredit bukanlah termasuk klasifikasi rahasia yang berdasarkan pada UU perbankan dan juga perpajakan sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan perizinan maupun peraturan khusus. Kondisi ini bukan sesuatu hal yang baru dan pernah direncanakan sebelumnya, menurut pasal 35A Undang-Undang KUP, tiap instansi, asosiasi, lembaga dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk menyerahkan data pada Direktorat Jenderal Pajak” pungkasnya.

Jenis data yang dibicarakan ini tidak termasuk data maupun informasi yang diatur berdasarkan Perppu 1/2017 maupun UU No 9/2017 sehingga kita tidak perlu lagi mengikuti peraturan dari Undang Undang, termasuk mengenai ambang batas yang diharuskan untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaporan data transaksi dari kartu kredit sangat amat dibutuhkan untuk kepentingan pembuatan profil bagi wajib pajak melalui proses pendekatan konsumsi di mana hasil dari profiling bisa menjadi salah satu sarana yang menguntungkan untuk meningkatkan basis pajak serta kepatuhan pajak melalui hasil analisis yang memadai.

Meskipun demikian, CITA memberikan saran supaya pemerintah tidak tergesa untuk menerapkan ketentuan ini. Pemerintah diharapkan untuk terus mencermati situasi serta kondisi perekonomian negara sehingga waktu ketentuan ini diberlakukan pemanfaatan datanya bisa diperhitungkan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *