4 Fakta Menarik Mengenai Aturan Perhitungan Omzet Pajak

4 Fakta Menarik Mengenai Aturan Perhitungan Omzet Pajak

smconsult – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 menganai cara lain yang efektif untuk membantu menghitung peredaran burto untuk wajib pajak. Artinya, aturan ini memudahkan petugas pajak untuk menghitung berapa besar penghasilan kotor serta omzet dari wajib pajak dengan cara unik, tidak terkecuali dari baiaya hidup si wajib pajak tersebut.

Awalnya, terbitnya aturan ini membuat beberapa pengusaha merasa was-was dan seakan-akan pemerintah melakukan pengejaran pajak secara agresif dengan sengaja menyasar ke semua wajib pajak dengan segala cara. Inilah beberapa fakta tentang aturan tersebut:

Alasan Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahu 2018

Apa pun peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, sesungguhnya harus disetujui oleh banyak pihak yang kemudian bisa diajukan dan dimasukkan pada pasal tertentu. Kali ini adalah PMK yang masuk ke pasal 14 ayat 5 yang mengatur mengenai perhitungan peredaran bruto. Cara ini bermanfaat bagi siapa pun wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan, namun tidak bisa atau tidak mampu sepenuhnya dalam menyelenggarakan pembukuan atau secara reflek tidak atau tiak semuanya menyelenggarakan pembukuan maupun tidak menunjukkan pencatatan dan juga bukti pendukungnya.

Mengapa Harus Dihitung Berdasarkan Cara Ini?

Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa harus dihitung dengan menggunakan cara ini. Pembukuan yang didasri oleh standar akutansi yang benar dan baik merupakan sarana yang diperlukan kita untuk bisa menghitung omzet sekaligus labar bersih jadi bisa dihitung berapa besarnya pajak terutang. Tanpa melalui pembukuan, penyerahan bukti pendukung, pencatatan sekaligus omzet dan juga labar bersih akan sangat sulit untuk diketahui. Inilah yang melatarbelakangi pertimbangan mengapa omzet esti dihirung dan diurus dengan cara lainnya.

Cara Menghitung

Besarnya pajak akan dihitung dengan cara mudah, yaitu mengkalikan tariff pajak dengan PKP (Penghasilan Kena Pajak). Siapa yang menyelenggarakan pembukuan Penghasilan Kena Pajak ini akan dikurangi oleh PTKP.

Wajib Pelapor

Siapa pun warga negara Indonesia yang sudah cukup usia dan bekerja secara produktif, dianjurkan untuk segera melaporkan pajaknya supaya tidak menumpuk karena telat dibayar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *